Berita

​KADES IKUTI BIMTEK ADMINDUK

​KADES IKUTI BIMTEK ADMINDUK

TENGGARONG -  Sebanyak 164 Kepala Desa (Kades) dari 13 kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar).mengikuti bimbingan teknis (bimtek) administrasi kependudukan (adminduk) seperti pengolahan data kependudukan di tingkat desa dan sosialisasi undang-undang (UU) No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar Drs Getsmani Zeth MM dalam sambutannya mengatakan , terbitnya UU 24/2013 mengamanatkan banyak perubahan dalam penyelenggaraan adminduk seperti semula diwajibkan aktif adalah penduduk sekarang adalah pemerintah melalui petugas dengan pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling.
 
Selain itu sambung Getsmani percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Perubahan lainnya kata Getsmani adalah penerbitan akta kelahiran yang semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri (PN) bagi penduduk yang beruisa diatas setahun diubah menjadi keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten /Kota. Hal ini  sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
 
 
Getsmani menambahkan , jika dulu penerbitan akta pencatatan sipil dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa tapi sekarang dilaksanakan di tempat domisili penduduk.
" Misalnya jika ada warga Kukar yang melahirkan di Samarinda, maka akta kelahiran anaknya dibuat di Disdukcapil Kukar " terang Getsmani mencontohkan.
 
Lebih jauh ia menerangkan,  perubahan lainnya menurut UU 24/2013 itu adalah pelaporan pencatatan peristiwa kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk atau keluarga yang meninggal dunia, kini diubah menjadi kewajiban Ketua RT yang melaporkan setiap kematian warganya kepada Disdukcapil. Pelaporan itu dilakukan berjenjang mulai desa atau kelurahan, kecamatan hingga ke Disdukcapil.
 
Getsmani juga membeberkan bahwa pengurusan penerbitan dokumen adminduk tidak dipungut biaya  atau gratis. Larangan gratis semula hanya penerbitan KTP-el,  diubah gratis untuk penerbitan semua dokumen adminduk seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian termasuk juga akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.
 
Sementara itu Ahmad Sarbini Kasi Penyerasian  Kependudukan yang tampil sebagai pemateri menjelaskan,  tujuan dilakukan bimtek atau sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi  agar langkah yang dilakukan mengenai kebijakan dan aturan dalam penyelenggaraan adminduk bisa dipahami, serasi dan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.
 
Dikatakan Sarbini salah satu aspek yang jadi sasaran penyerasian seperti pelaporan kematian, kelahiran , pindah dan pindah datang penduduk serta database kependudukan antara data riil dilapangan dan yang terdapat dalam server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada di Disdukcapil Kukar.
 
Selama ini kata Sarbini database penduduk yang ada di server SIAK lebih besar angkanya dibanding data riil yang ada dilapangan. Hal ini disebabkan penduduk yang pindah , pindah datang dan meninggal dunia belum terhapus di server karena tidak dilaporkan.
 
" Jadi kewajiban pak kades, lurah atau RT yang aktif melaporkan setiap peristiwa warganya " tegas Sarbini.
 
Sekadar diketahui bimtek dan sosialisasi adminduk Desember  ini menyasar di 5 kecamatan yakni  Tabang, Kembang Janggut, Sangasanga,Sebulu dan Tenggarong.
 
** hasis/admin

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.