Tupoksi Kepala Bidang

 

KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

  1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang Pendaftaran Penduduk;
  2. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  3. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
  4. mengkonsultasikan kegiatan Bidang Pendaftaran Penduduk yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas;
  5. Merumuskan kebijakan operasional dibidang Pendaftaran Penduduk, yang meliputi urusan bidang Administrasi NIK, KK, KTP, pendaftaran dan mutasi penduduk;
  6. Mengkoordinasikan rencana penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
  7. Memfasilitasi kegiatan pendaftaran perubahan alamat penduduk yang pindah dan datang dalam wilayah Republik Indonesia;
  8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendaftaran warga negara Indonesia yang tinggal sementara, pindah dan datang antarnegara;
  9. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara dan penduduk yang rentan Administrasi Kependudukan;
  10. Memfasilitasi pemutakhiran data kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
  11. Mengkoordinasikan kegiatan pencatatan dan pemutakhiran data penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  12. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dengan instansi terkait;
  14. Monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
  15. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk;
  16. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;

 

KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL

  1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan urusan Bidang Pencatatan Sipil;
  2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Bidang Pencatatan Sipil;
  3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Bidang Pencatatan Sipil sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;
  4. Mengkonsultasikan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas;
  5. Merencanakan Pengadaan Blangko dan memfasilitasi pembuatan Akta Perkawinan/ Akta Nikah, Akta Perceraian, Akta Kelahiran dan Kematian, pengesahan Anak dan pengangkatan anak;
  6. Merencanakan penyusunan laporan bulanan jumlah Pencatatan Akta Perkawinan/ Akta Nikah, Akta Perceraian, Akta Kelahiran dan Kematian, pengesahan Anak dan pengangkatan anak;
  7. Memfasilitasi pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia non muslim;
  8. Memfasilitasi pelaksanaan Pencatatan Perceraian Warga Negara Indonesia non muslim;
  9. Memfasilitasi Pembuatan Akta Pengesahaan Anak dan Akta pengakuan anak;
  10. Memfasilitasi Pembuatan Akta Alih Status Kewarganegaraan dan Akta ganti Nama;
  11. Mengkoordinasikan rencana penetapan kebijakan di bidang pencatatan sipil;
  12. memfasilitasi dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan Sipil;
  13. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pencatatan sipil;
  14. Merencanakan dan menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil meliputi, kegiatan pencatatan perkawinan, perceraian, Kelahiran, kematian serta pencatatan status anak dan kewarganegaraan;
  15. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

  1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;
  5. Mengkonsultasikan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas;
  6. Merencanakan penetapan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  7. Merencanakan dan koordinasi pelaksanaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  8. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  9. Mengkoordinasikan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan instansi terkait;
  10. Merencanakan pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras jaringan komunikasi data dari kabupaten hingga kecamatan, desa dan kelurahan;
  11. Merencanakan pengadaan dan pemeliharaan bank data dan replika data kependudukan di kabupaten;
  12. Merencanakan penyajian dan Diseminasi (penyebaran) informasi penduduk;
  13. Merencanakan pembangunan tempat perekaman Data Kependudukan di Kecamatan;
  14. Merencanakan dan menerapkan sistem perlindungan data pribadi penduduk sejak proses pendaftaran hingga penyimpanan pada Bank Data Kependudukan di kabupaten;
  15. Memfasilitasi pemutakhiran data penduduk dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;
  16. Monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  17. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  18. Melaksankan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

KEPALA BIDANG PERKEMBANGAN DAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

  1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan;
  2. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan;
  3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
  4. Mengkonsultasikan kegiatan Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan yang bersifat urgen kepada Kepala Dinas;
  5. Mengkoordinasikan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
  6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
  7. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan hasil penyusunan dan penetapan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan;
  8. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja pembangunan kependudukan secara berkala;
  9. Mengkoordinasikan pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk;
  10. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan;
  11. Mengkoordinasikan pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan;
  12. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan perkembangan kependudukan;
  13. mengkoordinasikan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
  14. Membuat dan menyajikan hasil analisis Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan sebagai bahan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
  15. Mengkoordinasikan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
  16. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan;
  17. Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan pendudukserta pembangunan berwawasan kependudukan;
  18. 1Mengkoordinasikan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan;
  19. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;